Bulan: Oktober 2024

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 akan fokus  pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet. Hal itu diungkapkannya di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurut Meutya, pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabinet Merah Putih merupakan respons atas perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat.  Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi di Indonesia.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” papar Meutya Hafid

Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Digital kelahiran Bandung, 3 Mei 1978 menyatakan bahwa Komdigi juga fokus untuk melanjutkan perang terhadap judi oline dan pinjaman oline ilegal.  Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

“Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana. Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” pungkasnya.

Klungkung-ppid.klungkungkab.go.id Desa Aan di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, menjadi wakil Kabupaten Klungkung pada penilaian Desa Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya desa dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. (22/10/2024)

Acara penilaian dibuka dengan sambutan hangat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, yang menyampaikan pentingnya inisiatif ini untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kami berharap penilaian ini dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Selanjutnya, Tim Penilai dari Inspektorat Provinsi Bali memberikan sambutan, menekankan peran serta masyarakat dalam mendukung program antikorupsi. “Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Melalui penilaian ini, kami berharap Desa Aan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Bali,” kata I Gusti Ngurah Putra Wiradnyana Irban II Inspektorat Provinsi Bali, selaku ketua Tim.

Kepala Desa Aan I Wayan Wira Adnyana, kemudian mempresentasikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di desa, termasuk program-program yang mendukung transparansi, pelatihan untuk perangkat desa, dan upaya peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. “Kami berkomitmen untuk menjadikan Desa Aan sebagai desa yang bersih dari praktik korupsi, dan kami terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan,” jelasnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Desa Aan dapat terus memperkuat integritas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Meutya Viada Hafid diumumkan sebagai   Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Minggu (20/10/2024) di Istana Negara. Mantan jurnalis dengan nama lengkap Hj. Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP, kelahiran Bandung, 3 Mei 1978. Meutya menyelesaikan S1 bidang Manufacturing Engineering dari Universitas New South Wales, Australia, dan S2 Ilmu Politik (cum laude) dari Universitas Indonesia. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang membidangi komunikasi dan informatika, pertahanan, luar negeri dan intelijen.

Meutya mengawali karir sebagai jurnalis TV, dengan sejumlah prestasi dan dedikasi, terutama pada liputan daerah konflik. Ia meliput Darurat Militer Aceh (2003), Tsunami Aceh dan perjanjian damai Aceh (2005), Pemilu Irak (2005), Kudeta Militer Thailand dan konflik Thailand Selatan (2006), serta liputan Palestina (2007). Saat liputan Pemilu di Irak 2005. Meutya bersama Budiyanto (kameramen Metro TV) disandera selama 7 hari oleh Pasukan Mujahidin Irak. Peristiwa itu dituliskan dalam bukunya “168 jam dalam Sandera”.

Meutya Hafid dianugerahi Elizabeth o’ Neill Journalism Award (2007) dan sejumlah penghargaan lain di dunia jurnalistik. Ia dianugerahi Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO), penghargaan kepada wartawan profesional dengan kompetensi dan integritas.

Meutya bergabung dengan Partai Golkar (2008) dan masuk ke Senayan pada 2010. Ia mengawali kiprah sebagai anggota DPR di Komisi XI bidang keuangan dan perbankan. Meutya ikut dalam sejumlah gebrakan, antara lain soal Merpati Air dan kasus Citibank.

Saat dipindah ke Komisi I DPR, bidang luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika, serta intelijen, pada 2012, Meutya mengunjungi Gaza untuk memberikan bantuan secara langsung kepada rakyat Gaza, dan bertemu pimpinan Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Pada 2014, Meutya menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR. kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Pada periode ini, ia menginisiasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta program sertifikasi wartawan.

Pada 2019, Meutya adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Ia menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga berperan pada perubahan UU ITE  untuk perlindungan anak di ranah digital.  Selama memimpin sebagai Ketua Komisi I DPR RI pada 2019-2024, ia telah menghasilkan 13 Undang-Undang.

Aan-diskominfo.klungkungkab.go.id Desa Aan mewakili Kabupaten Klungkung dalam kegiatan Desa Anti Korupsi Tahun 2024. Sebelum proses penilaian dilaksanakan asassement awal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, dan Kecamatan Banjarangkan. 15/10/2024

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa AAN, dipimpin oleh Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung bersama dengan tim.

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung I Wayan Sumiarta dalam pertemuan tersebut merasa optimis dengan hasil penilaian Desa Anti Korupsi, dengan semangat bersama-sama.

“Hari ini merupakan tindak lanjut dari zoom meeting sebelumnya, tiang optimis semua itu bisa tercapai dengan semangat kebersamaan, jadi semangat kebersamaan ini luar biasa”, imbuhnya.

Program Desa Antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa.

Denpasar-ppid.klungkungkab.go.id Hari jadi pertama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Bali diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston Denpasar Jalan Gatot Subroto No. 283 Pemecutan Kaja. (16/10/2024).

IFPI Bali merupakan organisasi profesi untuk jabatan fungsional pengelola PBJP di Indonesia yang anggotanya adalah ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Seluruh Indonesia.

Ketua IPFI Bali I Made Budi Adiana menyampaikan bahwa sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh IFPI Bali seperti bimtek, seminar untuk peningkatan kompetensi anggota.

“kegiatan-kegiatan bimtek, seminar, peningkatan kompetensi pendampingan fasilitasi, pada anggota dalam konteks peningkatan profesionalisme SDM PBJ”, tambahnya.

Tri Wahyu Widodo, S.Sos., MM. selaku Ketua Umum DPP IFPI Indonesia, mengutarakan bahwa untuk menjawab dinamika pengadaan barang jasa dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan administrasi pengadaan barang jasa, dibutuhkan personil pengadaan barang jasa yang profesional.

“Dinamika dan dialektika pengadaan barang jasa, dan disatu sisi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan dan layanan administrasi yang lebih baik. dan kebutuhan pengadaan lainnya”, pungkasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya mengutarakan jika semua Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa lepas dari pekerjaan pengadaan barang jasa, bahkan belanja barang jasa pemerintah merupakan anggaran terbanyak kedua setelah belanja pegawai.

“sesunguhnya kita semua berurusan dengan pemilihan barang jasa, bahkan porsi anggaran barang jasa menempati posisi kedua setelah belanja pegawai”, terangnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar yang mengambil tema Mengawal Transformasi Pengadaan, dengan narasumber Drs. I Ketut Adiarsa, MH Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali,  Dr. Hermawan, SE., MM. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Tri Wahyu Widodo, S.Sos., MM. Ketua Umum DPP IFPI Indonesia.

Semarapura-ppid.klungkungkab.go.id Festival Nusa Penida akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Oktober sampai deggan Sabtu 12 Oktober 2024 di Devil Tears Pulau Lembongan Nusa Penida. 01/10/2024

Hal tersebut sebagaimana terungkap pada Rapat Teknis Nusa Penida Festival 2024 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Praja Mandala Senin, 30 September 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika.

Pergelaran Festival Tahun ini, membentuk panitia yang terdiri dari beberapa seksi diantaranaya adalah Seksi Upacara, Seksi Atraksi, Seksi Perlengkapan, Seksi Transportasi, Seksi Dokumentasi, Seksi Kesehatan, Seksi Penerimaan Tamu, Seksi Keamanan, Seksi Kebersihan, Seksi Pameran, Seksi Konsumsi dan Seksi Kerohanian.

Pargelaran yang akan berlangsung selama tiga hari ini akan dimeriahkan dengan atraksi perahu layar, Fragmentari, dan Musisi dari Bali. Adapaun jadwal lengkapnya masih disusun oleh Seksi Acara.

Rapat Teknis tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, para Kepala OPD, Perbekel Lembongan, Perbekel Jungutbatu dan Bendesa Adat Lembongan