Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa: Wujud Sinergi Desa Dinas dan Desa Adat Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Semarapura, 12 November 2025 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dengan tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas dan Desa Adat yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Kegiatan yang bertempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya ini diawali dengan penampilan wirama palawakia sebagai pembuka yang menghadirkan suasana budaya Bali yang penuh makna. Workshop secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Klungkung, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi antara desa dinas dan desa adat merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Klungkung juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dalam membangun kepercayaan publik serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Klungkung, baik di daratan maupun kepulauan.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi nasional dan daerah. Dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, peserta memperoleh wawasan mengenai rumusan dan kebijakan di bidang pembangunan desa. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali memaparkan materi tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa membahas pentingnya mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, serta Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung memberikan materi tentang Upaya Kejaksaan dalam Mencegah Kasus Korupsi di Desa.

Dari aspek adat dan kearifan lokal, Kepala Dinas Pemajuan Adat Provinsi Bali menutup sesi narasumber dengan paparan tentang Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa Adat, yang menyoroti tiga strategi utama dalam memperkuat pengelolaan keuangan berbasis adat peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi dan penguatan monev, dan pencegahan penyalahgunaan weenang, fraud dan korupsi.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap tercipta kolaborasi yang lebih erat antara desa dinas dan desa adat dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan berintegritas sebagai landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. #sinergimedsosopd #kabupatenklungkung #klungkungmahottama

Accessibility Toolbar