Lomba Menulis Aksara Bali dalam Rangka Bulan Bahasa Bali ke-7 di Klungkung

Klungkung-ppid.klungkungkab.go.id Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar Lomba Menulis Aksara Bali dalam rangka memperingati Bulan Bahasa Bali ke-7. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Februari 2025, bertempat di Monumen Puputan Klungkung. Lomba ini diikuti oleh 100 orang murid SMP, baik putra maupun putri, se-Kabupaten Klungkung. (5/2/2025)

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Penjabat Bupati Klungkung yang hadir untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Klungkung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sarana penting untuk melestarikan bahasa Bali. “Lomba menulis aksara Bali ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya Bali, karena tidak semua orang bisa berbahasa Bali,” ujar beliau.

Lomba menulis aksara Bali kali ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu menulis aksara Bali pada daun lontar. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung menjelaskan bahwa penggunaan daun lontar dalam lomba ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali salah satu media tradisional dalam menulis aksara Bali kepada generasi muda.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Para peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai SMP di Klungkung, tampak serius dan penuh semangat dalam mengikuti lomba. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan aksara Bali, serta menjaga keberlanjutannya di tengah perkembangan zaman.

Dengan diadakannya lomba ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap agar bahasa dan budaya Bali dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Bulan Bahasa Bali ke-7 ini menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Klungkung untuk menghargai dan menjaga warisan budaya yang telah ada.

Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kominfo se-Bali di Tower Turyapada

Buleleng-ppid.klungkungkab.go.id Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan layanan komunikasi dan infromatika di Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, yang berada di wilayah Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. 27/12/2024

Hal penting yang disampaikan pada rakor ini terkait dengan pembiayaan internet Bali Smart Island (BSI), yang selama ini pengelolaannya melalui Dinas Komunikasi  dan Informatika Kabupaten/Kota, saat ini dihentikan. Selanjutnya pembiayaan tersebut menggunakan hibah desa adat, dan dikelola oleh Desa Adat se-Bali.

Pada kesempatan ini para peserta Rakor yang terdiri dari para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Bali, diajak untuk melihat dan merasakan semua fasilitas yang ada di tower ini. Tower ini akan menjadi destinasi wisata baru, dengan wahana seperti jembatan kaca dan pemandangan 360 derajat.

Masyarakat bisa menyaksikan panorama yang indah dari ketinggian, melihat tiga danau, dan menjajal jembatan kaca.  Bangunan inti Turyapada Tower setinggi 115 meter di atas bukit, lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris, Prancis. Turyapada Tower diperkuat dengan struktur tiang pancang berdiameter 15 meter dan ditancapkan pada kedalaman 25 meter di dalam tanah.

Sedangkan pada podium tower, juga diperkuat dengan tiang pancang dengan kombinasi ukuran diameter 60-80 centimeter. Dalam rancangannya menara telekomunikasi ini tercanggih di dunia. Menara ini dilengkapi dengan fasilitas planetarium, restoran putar 360 derajat, skywalk jembatan kaca, taman buah, taman bunga, glamping.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Denpasar-ppid.klungkungkab.go.id Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Se-Bali dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 bertempat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, langsung dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Badan Publik Informatif. Dalam acara ini Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengundang Forkopimda dan seluruh Bupati/Walikota Se-Bali. Sejumlah 45 (empat puluh lima) Pimpinan Badan Publik menerima langsung Plakat Informatif serta 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terbaik menerima Sertifikat “Praja Anindita Mahottama” sebagai Pemerintahan yang utama dan terbuka dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dari Bapak Sekda Provinsi Bali.

Komisi Informasi Provinsi Bali menghaturkan terimakasih kepada Bapak Sekda Provinsi Bali yang telah berkenan menghadiri dan berkenan pula menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Pimpinan Daerah Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Disampaikan oleh ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, salah capaian yang membanggakan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 yaitu: Desa Kutuh sebagai desa terbaik ke-1 Nasional dalam Keterbukaan informasi Publik Tahun 2024 pada kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, berdasarkan penilaian dalam Program Apresiasi Desa yang dilaksanakan atas kerjasama Komisi Informasi Pusat, Kemendagri, Bappenas, dan Kemendesa PDTT.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik ini dilaksanakan secara elektronik (E-Monev). Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan juli 2024 melalui tahapan persiapan dan penyusunan Self Aassesment Quistioner (SAQ), dan seluruh kegiatan berakhir dengan terselenggaranya Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada hari ini, selasa, 10 Desember 2024. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 20234, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 161 badan publik, yang terdiri dari 8 kategori badan publik yaitu; PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Pemerintah Provinsi, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMD/Perusda, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Serta kategori Khusus Praja Anindita Mahottama, pemerintah yang terbuka dan melayani.

Tahun ini terdapat empat badan publik Kabupaten Klungkung yang mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif diantaranya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, RSUD Klungkung dan PDAM Klungkung.

Rapat Koordinasi Kemitraan (Germas) di Kabupaten Klungkung

Klungkung-ppid.klungkungkab.go.id Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung baru saja menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kemitraan dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Germas) yang bertema “Gerak Bersama Sehat Bersama”. Acara ini digelar pada hari Senin, 10 Desember 2024, bertempat di Hotel Wyndham Tamansari Jivva Resort Pantai Lepang, Desa Takmung, Klungkung.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung drg. IGA Ratna Dwijawati,M. Kes. menyampaikan bahwa Kabupaten Klungkung telah membentuk Forum Germas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Klungkung Nomor 2104/HK/2019. Forum ini memiliki tugas untuk melaporkan dan memantau segala kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Germas di wilayah Kabupaten Klungkung.

Acara dibuka oleh Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Luh Ketut Ari Citrawati, S.Sos., MM., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Dalam sambutannya, Ibu Ari mengharapkan agar koordinasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan, dan pelaporan kegiatan Germas dapat dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada Bappeda Kabupaten Klungkung.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. A.A. Sagung Mas Dwipayani, M.Kes dalam paparannya menjelaskan bahwa fokus utama dari Germas adalah upaya pencegahan. “Jika kita berbicara tentang Gerakan Hidup Sehat, kita tidak membahas rumah sakit atau pengobatan, tetapi lebih kepada upaya pencegahan, yang sebenarnya menjadi inti dari Germas,” jelas dr. Sagung.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia ST., M.M., menambahkan bahwa tujuan pelaksanaan Germas adalah untuk mendorong masyarakat agar berperilaku sehat, sehingga dapat menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan yang bersih, dan mengurangi biaya pengobatan.

Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, serta peserta yang mengikuti acara melalui Zoom Meeting. Selain rapat koordinasi, ada juga kegiatan senam bersama yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam menjaga kesehatan tubuh.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Germas) di Kabupaten Klungkung dapat terlaksana dengan baik, memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, serta mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Upaya Gotong Royong untuk Masa Depan Generasi Sehat Indonesia

Jakarta-ppid.klungkungkab.go.id Dalam upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan bebas dari stunting; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN secara resmi meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) pada 5 Desember 2024. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menjelaskan, ini merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh yang dilaksanakan oleh mitra dan difasilitasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau kader BKKBN.

”Negara punya kewajiban, tetapi jangan semuanya digantungkan kepada negara. Masyarakat juga bisa terlibat sebagai orang tua asuh. (Masyarakat dapat) memilih memberi bantuan, mau dalam bentuk nutrisi, nonnutrisi, akses air bersih, atau edukasi, jadi sederhana saja, rakyat hari ini butuh kehadiran kita bersama,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Genting mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu hingga perusahaan, untuk menjadi bagian dari perubahan. Mewujudkan visi Indonesia Maju pada 2045 dengan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan semangat kebersamaan, Genting diharapkan menjadi model kolaborasi nasional yang mampu mengubah kehidupan jutaan anak Indonesia

Tingkatkan Wawasan dan Kinerja, FKUB Klungkung Adakan Studi Tiru ke FKUB DKI Jakarta

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan kinerja, FKUB Kabupaten Klungkung melaksanakan studi tiru ke FKUB DKI Jakarta Senin (21/11/2024). Rombongan FKUB Klungkung ini terdiri atas seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua FKUB Kabupaten Klungkung didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung Dewa Ketut Sueta Negara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Putu Indira Badrawati. Kehadiran rombongan ini diterima oleh Wakil Ketua I fKUB DKI Jakarta, Romo Antonius Suyadi didampingi Sekretaris FKUB DKI Dr. H. Abi Ichwanudin MH., M.Si beserta beberapa pengurus.

Dalam sambutannya Romo Antonius menyampaikan selamat datang serta menjelaskan bila di DKI Jakarta terdapat banyak kampung kerukunan. Di samping itu FKUB juga menyelenggarakan sekolah agama-agama bina damai yang diikuti oleh para tokoh agama dari beberapa daerah di Indonesia.

“Dalam merawat kerukunan di DKI Jakarta kami menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, dialog antar umat beragama, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang FKUB, program penyaluran aspirasi, visitasi rumah ibadah, serta beberapa program lainnya”, papar Romo Antonius.

Lebih lanjut Romo Antonius juga menjelaskan beberapa program pendukung seperti peluncuran 5 kampung kerukunan, kegiatan kolaborasi, dialog kebangsaan dan festival Senin, serta sekolah agama-agama dan bina damai

Sementara itu Kepala Kaban Kesbangpol Dewa Ketua Suetanegara mewakili Pj Bupati Klungkung dalam sambutan balasannya menyampaikan terima kasih kepada FkUB DKI Jakarta atas kesediaannya menerima rombongan serta memberikan informasi dan pengalaman dalam merawat kerukunan umat beragama.

“Kami sangat tertarik dengan upaya nyata FKUB DKI Jakarta dalam merawat kerukunan umat beragama sehingga menjadi provinsi yang toleran, terbukti dengan  diperolehnya Harmony Award untuk FKUB dan Pemprov pada tahun 2020. Hal jnilah yang sangat menarik untuk diteladani dalam membangun dan merawat kerukunan di kabupaten Klungkung”, papar Pj Bupati Klungkung sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Kaban Kesbangpol Dewa Ketua Suetanegara

Ketua FKUB Klungkung Gusti Made Warsika dalam kesempatannya menyampaikan bila kabupaten Klungkung juga mampu menyandingkan Harmony Award untuk FKUB dan Pemkab pada tahun 2020. Kabupaten Klungkung sebelumnya telah memiliki riwayat kerukunan sejak jaman kerajaan dahulu. Untuk merawat kerukunan ini, FKUB Klungkung memiliki beberapa  program terobosan/inovasi  seperti Blukotama (blusukan kunjungi tokoh agama dan masyarakat), FKUB go to school, dan Pralina (Pegiat dan relawan anti narkoba lintas agama), dan beberapa program lainnya serta mengundang para Pengurus untuk berkunjung ke Kabupaten Klungkung dengan kepulauan Nusa Penidanya.

Disamping bertemu dengan pengurus FKUB DKI Jakarta, rombongan FKUB Klungkung selama di Jakarta juga melakukan audiensi ke Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, mengunjungi Gereja Katedral, Mesjid Istiglal, Museum Gajah, Pura di Rawamangun, TMII, Monumen Nasional. Dalam kunjungan ke tempat-tempat ibadah tersebut rombongan FKUB KLungkung didampingi Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika. Bahkan di sela-sela kegiatan tersebut, Pj Bupati Klungkung didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung dan Ketua FKUB Klungkung berkesempatan untuk bertemu dengan Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA di Mesjid Istiglal. Dalam kesempatan tersebut Menteri Agama berpesan agar FKUB beserta Pemerintah Daerah dapat menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten Klungkung.

Setelah menyelesaikan agenda kunjungan ke DKI jakarta, rombongan FKUB Klungkung kembali Klungkung pada tanggal 23 Nopember 2024.

Kegiatan Uji Publik Pelayanan Keterbukaan Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali

Denpasar-ppid.klungkungkab.go.id, Komisi Informasi Provinsi Bali menggelar kegiatan uji publik pelayanan keterbukaan informasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, yang terletak di Jalan Menuh, Denpasar, pada hari Senin, 18 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klungkung, yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Dinas, Dr. I Wayan Sudiarsa, S.Pd., M.Si, bersama Kepala Bidang Komunikasi I Putu Putra Dewa Antara, SS, serta Pranata Humas Ahli Pertama I Wayan Surya Santosa, S.I.Kom., MAP. 18/11/2024.

Dari pihak Komisi Informasi Provinsi Bali, hadir kelima komisioner, yang memberikan panduan serta arahan selama kegiatan berlangsung.

Salah satu topik penting yang dibahas dalam uji publik ini adalah mengenai fasilitas disabilitas yang tersedia untuk mendukung aksesibilitas bagi semua pihak, serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Diskusi mendalam ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan dan pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Klungkung.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan apresiasi terhadap informasi yang telah disajikan di website ppid.klungkungkab.go.id, khususnya terkait informasi hoaks harian yang dengan sigap dipublikasikan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali mengungkapkan bahwa transparansi dan ketepatan informasi yang disajikan dalam website tersebut merupakan langkah positif dalam menjaga kepercayaan publik.

Uji publik ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi yang lebih baik dan efisien, serta untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diakses secara jelas, tepat, dan akurat. Komisi Informasi Provinsi Bali berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Bali.

Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Daerah Tata Kelola dan Inventarisasi

Pemerintah Kabupaten Klungkung Gelar Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Daerah Tata Kelola dan Inventarisasi Sesuai Peraturan Mendagri No. 47 Tahun 2021

Klungkung,ppid.klungkungkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), menggelar Sosialisasi tentang Penggunaan Barang Milik Daerah, Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah, dan Inventarisasi Barang Milik Daerah, pada hari Rabu, 6 November 2024. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan aturan baru ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, dan diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung (06/11/2024).

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan data terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, serta untuk memastikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Klungkung, Bapak Agung Iryana, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terkait peraturan ini, baik dalam penggunaan, pelaporan, maupun inventarisasi barang milik daerah. “Sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh barang milik daerah dikelola dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaporan yang akurat dan tepat waktu akan sangat mendukung pemenuhan data dalam rangka penilaian MCP KPK,” ujar Gung Ir.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

  1. Penggunaan Barang Milik Daerah
    Penjelasan mengenai bagaimana cara yang tepat dalam menggunakan barang milik daerah agar tidak melanggar ketentuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
  2. Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah
    Pembahasan tentang kewajiban setiap OPD dalam melaporkan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu, termasuk prosedur pelaporan yang harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Inventarisasi Barang Milik Daerah
    Penjelasan tentang bagaimana proses inventarisasi barang milik daerah dilakukan, mulai dari pencatatan, pengelompokan, hingga pengecekan kondisi barang yang harus dilaksanakan secara rutin dan sistematis.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya pemenuhan data yang valid dalam rangka mendukung upaya transparansi pengelolaan aset daerah dan meningkatkan skor penilaian MCP yang diberikan oleh KPK RI. Dengan pemenuhan data yang tepat dan akurat, diharapkan Pemkab Klungkung dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari potensi penyalahgunaan aset negara.

Dalam kesempatan tersebut, peserta sosialisasi juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait penerapan regulasi baru ini. Diharapkan, melalui interaksi ini, setiap OPD dapat mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Kegiatan ini diakhiri dengan penekanan pentingnya komitmen bersama untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan barang milik daerah, serta memastikan data yang disampaikan kepada KPK dan lembaga terkait lainnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Internalisasi Core Value ASN BerAHKLAK

Pemerintah Kabupaten Klungkung Gelar Internalisasi Core Value ASN BerAHKLAK bagi Pimpinan OPD, Agen Perubahan, Agen Inovasi, dan ASN Berprestasi

Bedugul-ppid.klungkungkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung, menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Core Value ASN BerAHKLAK untuk para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Agen Perubahan, Agen Inovasi, serta ASN Berprestasi tahun 2022 dan 2023. Kegiatan yang berlangsung mulai haru jumat 1 sampai dengan selasa 5 November 2024, bertujuan untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) dalam menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Core Value ASN BerAHKLAK. (06/10/2024)

Bertempat di Kebun Raya Bedugul, dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Klungkung mengingatkan pentingnya peran ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Penerapan nilai-nilai BerAHKLAK bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun Core Value ASN BerAHKLAK, yang terdiri dari singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonisasi, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.  menjadi pedoman dalam bekerja bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Melalui internalisasi nilai-nilai ini, diharapkan seluruh ASN semakin sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan ini juga melibatkan pemaparan materi dari narasumber ahli mengenai penerapan nilai-nilai BerAHKLAK dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Kegiatan internalisasi ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memastikan seluruh jajaran ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas.

Dengan berakhirnya acara ini, diharapkan para ASN yang hadir dapat mengimplementasikan nilai-nilai BerAHKLAK dalam setiap aspek pekerjaan mereka, serta menjadi agen perubahan yang mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komdigi Fokus Pada Keamanan Ruang Digital Dan Pemerataan Internet

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 akan fokus  pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet. Hal itu diungkapkannya di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurut Meutya, pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabinet Merah Putih merupakan respons atas perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat.  Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi di Indonesia.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” papar Meutya Hafid

Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Digital kelahiran Bandung, 3 Mei 1978 menyatakan bahwa Komdigi juga fokus untuk melanjutkan perang terhadap judi oline dan pinjaman oline ilegal.  Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

“Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana. Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” pungkasnya.