Berita

Jakarta-ppid.klungkungkab.go.id Dalam upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan bebas dari stunting; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN secara resmi meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) pada 5 Desember 2024. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menjelaskan, ini merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh yang dilaksanakan oleh mitra dan difasilitasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau kader BKKBN.

”Negara punya kewajiban, tetapi jangan semuanya digantungkan kepada negara. Masyarakat juga bisa terlibat sebagai orang tua asuh. (Masyarakat dapat) memilih memberi bantuan, mau dalam bentuk nutrisi, nonnutrisi, akses air bersih, atau edukasi, jadi sederhana saja, rakyat hari ini butuh kehadiran kita bersama,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Genting mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu hingga perusahaan, untuk menjadi bagian dari perubahan. Mewujudkan visi Indonesia Maju pada 2045 dengan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan semangat kebersamaan, Genting diharapkan menjadi model kolaborasi nasional yang mampu mengubah kehidupan jutaan anak Indonesia

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan kinerja, FKUB Kabupaten Klungkung melaksanakan studi tiru ke FKUB DKI Jakarta Senin (21/11/2024). Rombongan FKUB Klungkung ini terdiri atas seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua FKUB Kabupaten Klungkung didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung Dewa Ketut Sueta Negara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Putu Indira Badrawati. Kehadiran rombongan ini diterima oleh Wakil Ketua I fKUB DKI Jakarta, Romo Antonius Suyadi didampingi Sekretaris FKUB DKI Dr. H. Abi Ichwanudin MH., M.Si beserta beberapa pengurus.

Dalam sambutannya Romo Antonius menyampaikan selamat datang serta menjelaskan bila di DKI Jakarta terdapat banyak kampung kerukunan. Di samping itu FKUB juga menyelenggarakan sekolah agama-agama bina damai yang diikuti oleh para tokoh agama dari beberapa daerah di Indonesia.

“Dalam merawat kerukunan di DKI Jakarta kami menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, dialog antar umat beragama, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang FKUB, program penyaluran aspirasi, visitasi rumah ibadah, serta beberapa program lainnya”, papar Romo Antonius.

Lebih lanjut Romo Antonius juga menjelaskan beberapa program pendukung seperti peluncuran 5 kampung kerukunan, kegiatan kolaborasi, dialog kebangsaan dan festival Senin, serta sekolah agama-agama dan bina damai

Sementara itu Kepala Kaban Kesbangpol Dewa Ketua Suetanegara mewakili Pj Bupati Klungkung dalam sambutan balasannya menyampaikan terima kasih kepada FkUB DKI Jakarta atas kesediaannya menerima rombongan serta memberikan informasi dan pengalaman dalam merawat kerukunan umat beragama.

“Kami sangat tertarik dengan upaya nyata FKUB DKI Jakarta dalam merawat kerukunan umat beragama sehingga menjadi provinsi yang toleran, terbukti dengan  diperolehnya Harmony Award untuk FKUB dan Pemprov pada tahun 2020. Hal jnilah yang sangat menarik untuk diteladani dalam membangun dan merawat kerukunan di kabupaten Klungkung”, papar Pj Bupati Klungkung sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Kaban Kesbangpol Dewa Ketua Suetanegara

Ketua FKUB Klungkung Gusti Made Warsika dalam kesempatannya menyampaikan bila kabupaten Klungkung juga mampu menyandingkan Harmony Award untuk FKUB dan Pemkab pada tahun 2020. Kabupaten Klungkung sebelumnya telah memiliki riwayat kerukunan sejak jaman kerajaan dahulu. Untuk merawat kerukunan ini, FKUB Klungkung memiliki beberapa  program terobosan/inovasi  seperti Blukotama (blusukan kunjungi tokoh agama dan masyarakat), FKUB go to school, dan Pralina (Pegiat dan relawan anti narkoba lintas agama), dan beberapa program lainnya serta mengundang para Pengurus untuk berkunjung ke Kabupaten Klungkung dengan kepulauan Nusa Penidanya.

Disamping bertemu dengan pengurus FKUB DKI Jakarta, rombongan FKUB Klungkung selama di Jakarta juga melakukan audiensi ke Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, mengunjungi Gereja Katedral, Mesjid Istiglal, Museum Gajah, Pura di Rawamangun, TMII, Monumen Nasional. Dalam kunjungan ke tempat-tempat ibadah tersebut rombongan FKUB KLungkung didampingi Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika. Bahkan di sela-sela kegiatan tersebut, Pj Bupati Klungkung didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung dan Ketua FKUB Klungkung berkesempatan untuk bertemu dengan Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA di Mesjid Istiglal. Dalam kesempatan tersebut Menteri Agama berpesan agar FKUB beserta Pemerintah Daerah dapat menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten Klungkung.

Setelah menyelesaikan agenda kunjungan ke DKI jakarta, rombongan FKUB Klungkung kembali Klungkung pada tanggal 23 Nopember 2024.

Denpasar-ppid.klungkungkab.go.id, Komisi Informasi Provinsi Bali menggelar kegiatan uji publik pelayanan keterbukaan informasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, yang terletak di Jalan Menuh, Denpasar, pada hari Senin, 18 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klungkung, yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Dinas, Dr. I Wayan Sudiarsa, S.Pd., M.Si, bersama Kepala Bidang Komunikasi I Putu Putra Dewa Antara, SS, serta Pranata Humas Ahli Pertama I Wayan Surya Santosa, S.I.Kom., MAP. 18/11/2024.

Dari pihak Komisi Informasi Provinsi Bali, hadir kelima komisioner, yang memberikan panduan serta arahan selama kegiatan berlangsung.

Salah satu topik penting yang dibahas dalam uji publik ini adalah mengenai fasilitas disabilitas yang tersedia untuk mendukung aksesibilitas bagi semua pihak, serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Diskusi mendalam ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan dan pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Klungkung.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan apresiasi terhadap informasi yang telah disajikan di website ppid.klungkungkab.go.id, khususnya terkait informasi hoaks harian yang dengan sigap dipublikasikan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali mengungkapkan bahwa transparansi dan ketepatan informasi yang disajikan dalam website tersebut merupakan langkah positif dalam menjaga kepercayaan publik.

Uji publik ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi yang lebih baik dan efisien, serta untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diakses secara jelas, tepat, dan akurat. Komisi Informasi Provinsi Bali berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Bali.

Pemerintah Kabupaten Klungkung Gelar Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Daerah Tata Kelola dan Inventarisasi Sesuai Peraturan Mendagri No. 47 Tahun 2021

Klungkung,ppid.klungkungkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), menggelar Sosialisasi tentang Penggunaan Barang Milik Daerah, Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah, dan Inventarisasi Barang Milik Daerah, pada hari Rabu, 6 November 2024. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan aturan baru ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, dan diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klungkung (06/11/2024).

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan data terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, serta untuk memastikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Klungkung, Bapak Agung Iryana, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terkait peraturan ini, baik dalam penggunaan, pelaporan, maupun inventarisasi barang milik daerah. “Sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh barang milik daerah dikelola dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaporan yang akurat dan tepat waktu akan sangat mendukung pemenuhan data dalam rangka penilaian MCP KPK,” ujar Gung Ir.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penggunaan Barang Milik Daerah
   Penjelasan mengenai bagaimana cara yang tepat dalam menggunakan barang milik daerah agar tidak melanggar ketentuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
2. Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah
   Pembahasan tentang kewajiban setiap OPD dalam melaporkan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu, termasuk prosedur pelaporan yang harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah
   Penjelasan tentang bagaimana proses inventarisasi barang milik daerah dilakukan, mulai dari pencatatan, pengelompokan, hingga pengecekan kondisi barang yang harus dilaksanakan secara rutin dan sistematis.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya pemenuhan data yang valid dalam rangka mendukung upaya transparansi pengelolaan aset daerah dan meningkatkan skor penilaian MCP yang diberikan oleh KPK RI. Dengan pemenuhan data yang tepat dan akurat, diharapkan Pemkab Klungkung dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari potensi penyalahgunaan aset negara.

Dalam kesempatan tersebut, peserta sosialisasi juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait penerapan regulasi baru ini. Diharapkan, melalui interaksi ini, setiap OPD dapat mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Kegiatan ini diakhiri dengan penekanan pentingnya komitmen bersama untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan barang milik daerah, serta memastikan data yang disampaikan kepada KPK dan lembaga terkait lainnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Klungkung Gelar Internalisasi Core Value ASN BerAHKLAK bagi Pimpinan OPD, Agen Perubahan, Agen Inovasi, dan ASN Berprestasi

Bedugul-ppid.klungkungkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung, menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Core Value ASN BerAHKLAK untuk para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Agen Perubahan, Agen Inovasi, serta ASN Berprestasi tahun 2022 dan 2023. Kegiatan yang berlangsung mulai haru jumat 1 sampai dengan selasa 5 November 2024, bertujuan untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) dalam menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Core Value ASN BerAHKLAK. (06/10/2024)

Bertempat di Kebun Raya Bedugul, dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Klungkung mengingatkan pentingnya peran ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Penerapan nilai-nilai BerAHKLAK bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun Core Value ASN BerAHKLAK, yang terdiri dari singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonisasi, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.  menjadi pedoman dalam bekerja bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Melalui internalisasi nilai-nilai ini, diharapkan seluruh ASN semakin sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan ini juga melibatkan pemaparan materi dari narasumber ahli mengenai penerapan nilai-nilai BerAHKLAK dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Kegiatan internalisasi ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memastikan seluruh jajaran ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas.

Dengan berakhirnya acara ini, diharapkan para ASN yang hadir dapat mengimplementasikan nilai-nilai BerAHKLAK dalam setiap aspek pekerjaan mereka, serta menjadi agen perubahan yang mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 akan fokus  pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet. Hal itu diungkapkannya di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurut Meutya, pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabinet Merah Putih merupakan respons atas perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat.  Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi di Indonesia.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” papar Meutya Hafid

Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Digital kelahiran Bandung, 3 Mei 1978 menyatakan bahwa Komdigi juga fokus untuk melanjutkan perang terhadap judi oline dan pinjaman oline ilegal.  Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

“Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana. Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” pungkasnya.

Klungkung-ppid.klungkungkab.go.id Desa Aan di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, menjadi wakil Kabupaten Klungkung pada penilaian Desa Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya desa dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. (22/10/2024)

Acara penilaian dibuka dengan sambutan hangat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, yang menyampaikan pentingnya inisiatif ini untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kami berharap penilaian ini dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Selanjutnya, Tim Penilai dari Inspektorat Provinsi Bali memberikan sambutan, menekankan peran serta masyarakat dalam mendukung program antikorupsi. “Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Melalui penilaian ini, kami berharap Desa Aan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Bali,” kata I Gusti Ngurah Putra Wiradnyana Irban II Inspektorat Provinsi Bali, selaku ketua Tim.

Kepala Desa Aan I Wayan Wira Adnyana, kemudian mempresentasikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di desa, termasuk program-program yang mendukung transparansi, pelatihan untuk perangkat desa, dan upaya peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. “Kami berkomitmen untuk menjadikan Desa Aan sebagai desa yang bersih dari praktik korupsi, dan kami terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan,” jelasnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Desa Aan dapat terus memperkuat integritas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Meutya Viada Hafid diumumkan sebagai   Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Minggu (20/10/2024) di Istana Negara. Mantan jurnalis dengan nama lengkap Hj. Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP, kelahiran Bandung, 3 Mei 1978. Meutya menyelesaikan S1 bidang Manufacturing Engineering dari Universitas New South Wales, Australia, dan S2 Ilmu Politik (cum laude) dari Universitas Indonesia. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang membidangi komunikasi dan informatika, pertahanan, luar negeri dan intelijen.

Meutya mengawali karir sebagai jurnalis TV, dengan sejumlah prestasi dan dedikasi, terutama pada liputan daerah konflik. Ia meliput Darurat Militer Aceh (2003), Tsunami Aceh dan perjanjian damai Aceh (2005), Pemilu Irak (2005), Kudeta Militer Thailand dan konflik Thailand Selatan (2006), serta liputan Palestina (2007). Saat liputan Pemilu di Irak 2005. Meutya bersama Budiyanto (kameramen Metro TV) disandera selama 7 hari oleh Pasukan Mujahidin Irak. Peristiwa itu dituliskan dalam bukunya “168 jam dalam Sandera”.

Meutya Hafid dianugerahi Elizabeth o’ Neill Journalism Award (2007) dan sejumlah penghargaan lain di dunia jurnalistik. Ia dianugerahi Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO), penghargaan kepada wartawan profesional dengan kompetensi dan integritas.

Meutya bergabung dengan Partai Golkar (2008) dan masuk ke Senayan pada 2010. Ia mengawali kiprah sebagai anggota DPR di Komisi XI bidang keuangan dan perbankan. Meutya ikut dalam sejumlah gebrakan, antara lain soal Merpati Air dan kasus Citibank.

Saat dipindah ke Komisi I DPR, bidang luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika, serta intelijen, pada 2012, Meutya mengunjungi Gaza untuk memberikan bantuan secara langsung kepada rakyat Gaza, dan bertemu pimpinan Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Pada 2014, Meutya menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR. kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Pada periode ini, ia menginisiasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta program sertifikasi wartawan.

Pada 2019, Meutya adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Ia menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga berperan pada perubahan UU ITE  untuk perlindungan anak di ranah digital.  Selama memimpin sebagai Ketua Komisi I DPR RI pada 2019-2024, ia telah menghasilkan 13 Undang-Undang.

Aan-diskominfo.klungkungkab.go.id Desa Aan mewakili Kabupaten Klungkung dalam kegiatan Desa Anti Korupsi Tahun 2024. Sebelum proses penilaian dilaksanakan asassement awal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, dan Kecamatan Banjarangkan. 15/10/2024

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa AAN, dipimpin oleh Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung bersama dengan tim.

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung I Wayan Sumiarta dalam pertemuan tersebut merasa optimis dengan hasil penilaian Desa Anti Korupsi, dengan semangat bersama-sama.

“Hari ini merupakan tindak lanjut dari zoom meeting sebelumnya, tiang optimis semua itu bisa tercapai dengan semangat kebersamaan, jadi semangat kebersamaan ini luar biasa”, imbuhnya.

Program Desa Antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa.

Denpasar-ppid.klungkungkab.go.id Hari jadi pertama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Bali diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston Denpasar Jalan Gatot Subroto No. 283 Pemecutan Kaja. (16/10/2024).

IFPI Bali merupakan organisasi profesi untuk jabatan fungsional pengelola PBJP di Indonesia yang anggotanya adalah ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Seluruh Indonesia.

Ketua IPFI Bali I Made Budi Adiana menyampaikan bahwa sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh IFPI Bali seperti bimtek, seminar untuk peningkatan kompetensi anggota.

“kegiatan-kegiatan bimtek, seminar, peningkatan kompetensi pendampingan fasilitasi, pada anggota dalam konteks peningkatan profesionalisme SDM PBJ”, tambahnya.

Tri Wahyu Widodo, S.Sos., MM. selaku Ketua Umum DPP IFPI Indonesia, mengutarakan bahwa untuk menjawab dinamika pengadaan barang jasa dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan administrasi pengadaan barang jasa, dibutuhkan personil pengadaan barang jasa yang profesional.

“Dinamika dan dialektika pengadaan barang jasa, dan disatu sisi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan dan layanan administrasi yang lebih baik. dan kebutuhan pengadaan lainnya”, pungkasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya mengutarakan jika semua Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa lepas dari pekerjaan pengadaan barang jasa, bahkan belanja barang jasa pemerintah merupakan anggaran terbanyak kedua setelah belanja pegawai.

“sesunguhnya kita semua berurusan dengan pemilihan barang jasa, bahkan porsi anggaran barang jasa menempati posisi kedua setelah belanja pegawai”, terangnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar yang mengambil tema Mengawal Transformasi Pengadaan, dengan narasumber Drs. I Ketut Adiarsa, MH Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali,  Dr. Hermawan, SE., MM. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Tri Wahyu Widodo, S.Sos., MM. Ketua Umum DPP IFPI Indonesia.